Selasa, 25 Agustus 2015

Presiden Jokowi berhasil menjawab hipotesis tentang “Ekonomi Autopiilot era SBY dan Invisible Hand Adam Smith”.



Pada masa awal pemerintahan, presiden Jokowi berhasil melakukan banyak sekali terobosan dibidang ekonomi, mulai dari pengalihan subsidi BBM ke sektor pertanian, maritim dan infrastruktur hingga pemerintah membebaskan visa kunjungan kepada 30 negara baru yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa “Negara ingin mengubah pola subsidi yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif.” Berdasarkan beberapa kebijakan ekonomi tersebut Presiden Jokowi berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi era SBY pada tahun 2011 yang mencapai 6,3% menurut para ekonom diraih secara Autopilot ternyata tidak benar! Saat itu para ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi era pemerintahan SBY didukung dengan tingginya tingkat konsumsi dan investasi daripada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi pembangunan infrastruktur dll, beberapa pakar saat itu beranggapan bahwa tanpa campur tangan pemerintah perekonomian negara akan terus tumbuh.
Selain menjawab hipotesis “Ekonomi Autopilot Era SBY”, Presiden Jokowi juga menjawab perdebatan beberapa ekonom dunia tentang teori klasik Invisible Hand Adam Smith (1776).  Teori ekonomi invisible hand berpendapat bahwa ekonomi akan berjalan dengan baik apabila tidak ada yang kekuatan pemerintahan yang campur tangan.
Jokowi berhasil membuktikan bahwa pendapat beberapa pakar ternyata salah, inilah yang terjadi ketika anggaran dibeberapa kementrian dan daerah tidak kunjung cair, pada semester I pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,7% tidak sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang ditetapkan sebesar 5,7 persen, ditambah posisi mata uang rupiah yang terus melemah terhadap USD di kisaran Rp 13.600 bayangkan jika presiden Jokowi mendengarkan para pakar tersebut dengan tidak mencairkan anggaran dibeberapa kementrian dan daerah? Sekali lagi Presiden Jokowi menjawab hipotesis tentang teori Invisible Hand adalah salah! Pemerintah harus hadir, pemerintah harus ikut campur dan pemerintah harus berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.
Resuffle kabinet kerja di bidang ekonomi sudah dilakukan, Darmin Nasution yang memiliki latar belakang 3 tahun mengatur kebijakan moneter di Bank Indonesia dipilih sebagai Menteri koordinator perekonomian yang akan berurusan lebih banyak di bidang fiskal dan didukung dengan sudah cairnya beberapa anggaran kementrian dan daerah diharapkan dapat menjadi nahkoda dalam memperbaiki dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 pada tahun 2015.

Jumat, 07 Agustus 2015

Bentuk Pengikatan Hukum dalam Bank



Semoga bermanfaat, saya akan membagikan sedikit ilmu tentang macam-macam bentuk pengikatan yang digunakan dalam industri keuangan khususnya dunia perbankan.

Bentuk Pengikatan Agunan
1.     Hak Tanggungan 
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah dan bangunan untuk pelunasaan utang tertentu kedudukan diutamakan. 
Contoh:  SHM, HGB dan HGU 

2.     Gadai 
Hak kreditur atas benda yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang dan memberikan pelunasaan dari barang tersebut secara didahulukan.
Contoh: Deposito dan Saham. 

3.     Cessie
Pengalihan perjanjian hak atas  kebenda yang tak berwujud kepada pihak ke 3 sebagai agunan. 
Contoh: Hak sewa kios.

4.     Hipotek 
Hak kebendaan atas benda yang tak bergerak untuk mengambil penggantian bagi pelunasan. 
Contoh: Kapal Laut didaftarkan di Sah Bandar. 

5.     Fidusia
Pengalihan hak kebendaan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda tetap dalam penguasaan pemilik.  
Contoh: Mesin, persediaan dan kendaraan.

6.     Borgtoch/Penjaminan. 
Pihak ke tiga akan mengikatkan diri untuk menjamin seluruh pinjaman debitur. 
 

Ada yang tidak diperlukan untuk pengikatan agunan
·       Stand by L/C: Bank yang menerbitkan dokumen yang berhak menerima pembayaran atas pencarian dokumen.
·       SKBDN : Tagihan masuk ke rekening Bank yang menerbitkan dokumen

Sabtu, 04 Juli 2015

Solusi kemacetan Jakarta



Cara mengatasi kemacetan di Jakarta

Ada 2 jenis penyakit di DKI Jakarta yaitu Macet dan banjir. Entahlah sudah ada berapa gubernur DKI Jakarta yang berjanji akan mengatasi kemacetan di Jakarta, namun hasilnya belum juga terselesaikan. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan pusat kekuasaan, mayoritas pemuda Indonesia mempunyai mimpi yang sama yaitu menaklukan Jakarta! Jadi bayangkan saja dari 240 juta penduduk di Indonesia, 50% ingin menaklukan Jakarta betapa padatnya provinsi ini.
Kemacetan Jakarta sangat terasa saat jam berangkat dan pulang kerja, jalan tol yang memiliki definisi jalan bebas hambatan berubah menjadi seperti “gang sempit” yang penuh dengan kendaraan roda empat dan enam. Banyak sekali para ahli, konsultan dan orang-orang pintar pada bidang transportasi  yang didatangkan untuk menyelesaikan masalah ini, namun masalah kemacetandi Jakarta  tidak kunjung selesai.
Ibarat sebuah penyakit, kemacetan di Jakarta sudah mulai kronis, sudah banyak masyarakat yang  tinggal maupun bekerja di Jakarta mulai merasa tidak peduli dan memaklumi bahwa kemacetan merupakan budaya dari provinsi DKI Jakarta, mereka berpikir bahwa “ mungkin suatu saat nanti ketika saya sudah tua akan ada generasi yang akan memberikan solusi atas kemacetan di Jakarta” yang jadi masalah adalah kalimat tersebut sudah diucapkan sebelumnya oleh  generasi sebelum dan sebelum kita, dan mungkin juga akan diucapkan oleh generasi setelah kita.Penyakit Kemacetan ini sudah banyak diberikan obat seperti obat Trans Jakarta, kereta commuter line, larangan sepeda motor,  three in one dan yang akan datang obat MRT, obat-obat tersebut tidak langsung menyembuhkan penyakit  ini, namun hanya mengurangi rasa sakit penyakit tersebut.
Lalu bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Dengan keterbatasan dana APBD , APBN dan masih sedikitnya investor baik dalam maupun luar negeri untuk mendanai pembangunan Infrastruktur, ada obat yang mujarab untuk mengobati kemacetan di Jakarta, Solusinya adalah obat kepemimpinan yang tegas dan berani!  Tanpa disadari penyakit kemacetan di Jakarta terobati ketika ada 2 kejadiaan yaitu detik-detik pengumuman siapa pemenang presiden Indonesia tahun 2014 dan saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika.
Saat pengumuman siapa pemenang pemilu presiden Indonesia, kemacetan terobati  dikarenakan masyarakat ketakutan dan panik jika akan terulangnya kerusuhaan seperti 1998, toko, mall dan beberapa pusat perkantoran tutup.  Beda dengan saat pengumuman pemenang presiden 2014, Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Bandung adalah bukti nyata bahwa kemacetan saat ini di Jakarta hanya bisa di obati dengan kepemimpinan yang tegas dan berani.
Seluruh akses jalan dari bandara Soekarno Hatta, tempat para tamu undangan menginap hingga tempat acara di Bandung  di seterilkan, seolah-olah tamu undangan dari luar negeri akan disajikan betapa indah, bagus, bersih dan majunya bangsa kita dengan bangunan-bangunan bertingkat yang berjajar di kawasan segitiga emas Thamrin-Sudirman dan Gatot Subroto  hingga lancarnya jalan tol dari Jakarta menuju Bandung. Betapa sedihnya kita sebagai tuan rumah di negara kita sendiri tidak pernah melihat hal seperti itu. Tapi jangan terlalu bersedih hati, kita cari solusinya agar kita bisa melihat pemandangan yang sama seperti para tamu undangan KAA.

Saat berlangsungnya KAA  ada ketegasan, himbauan dari pemerintah baik pusat maupun daerah agar  tidak melewati jalan ini-itu, buka-tutup jalan dan berbagai jenis obat kemacetan yang diberikan agar para tamu undangan bisa dengan mudah dan lancar mengikuti acara KAA dari Jakarta ke Bandung. Jalan Tol kembali ke definisi aslinya “jalan bebas hambatan”, namun ada beberapa sudut lain jalanan di Jakarta yang sibuk dengan kemacetan di karenakan adanya pemberiaan kebijakaan obat tersebut.  Coba bayangkan jika KAA berlangsung setiap hari apa yang terjadi? Masyarakat yang tinggal dan bekerja di Jakarta terpaksa akan menggunakan alat transportasi umum seperti Trans Jakarta, Kopaja, Commuter Line dan mungkin MRT jika sudah jadi nanti.
KAA 2015 sudah berakhir, namun secara konsep pengalihan dan rekayasa lalu lintas masih bisa di gunakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Masih ada cara yang lebih ekstrem lagi yaitu mengganti denda bagi kendaraan yang masuk jalur trans Jakarta dengan pemerintah akan menggambil hak kepemilikan kendaraan pribadi tersebut, kemudiaan PEMDA DKI akan melelang kendaraan tersebut, dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk mendanai penambahan bus atau perluasaan jalur trans Jakarta.n
Untuk jalan tol yang selalu macet khusunya dari arah tol slipi hingga bekasi, bisa diatasi dengan cara terapkan tarif yang premium Rp 50.000 per kendaraan pribadi yang akan masuk tol, mereka yang kaya juga akan dengan mudah menggeluarkan uang Rp 50.000, seperti halnya mereka menggeluarkan uang untuk menonton film di bioskop. Bagi kalangan menengah, menengah kebawah bisa menggunakan fasilitas transportasi umum. Hasil dari kenaikan tarif tol bisa digunakan untuk memperluas pembangunan jalan tol.
Memang dengan berlakunya kebijakan-kebijakan tersebut akan menimbulkan pro dan kontra, akan banyak pihak yang berusara-bernyanyi untuk menentang kebijakan tersebut mulai dari omset penjualan kendaraan menurun, hak asasi dan lain-lain. Namun saat ini itulah salah satu obat solusi yang bisa menyembuhkan penyakit kemacetan di Jakarta, seperti kata John Fitzgerald Kennedy “Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu.”